Judul Buku: HUKUM AGRARIA NASIONAL
Penulis: DR BERNHARD LIMBONG
Kategori: UMUM
Ukuran: 15 X 21 CM
Halaman: 416 Hal
Tahun Terbit: 2025
No ISBN :
Harga: Rp…

KEDETIDAKADILAN dan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia berawal pada tahun 1967 ketika terjadi pergeseran ideologi ekonomi Pancasila (kerakyatan) ke ideologi Pancasila kapitalisme dan liberalisme. Ekonomi Indonesia semakin liberal pada era Reformasi di bawah sistem neoliberalisme yang digerakkan oleh kapitalisme global. Pergeseran ideologi ekonomi berimplikasi pada politik hukum yang mengakomodasi liberalisasi investasi, industrialisasi, swastanisasi, dan perdagangan. Sektoralisme hukum agraria tidak hanya mempreteli UUPA Tahun 1960, tetapi juga menimbulkan konflik hukum (conflict of law), baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, banyak undang-undang sektoral agraria bertentangan dengan nilai-nilai dasar (fundamental values) Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tentang moral, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan hak-hak asasi rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ekologi. Secara horizontal, banyak undang-undang sektoral agraria saling tumpang-tindih, saling bertentangan, bahkan saling menegasikan. Kelemahan ideologis konstitusional undang-undang sektoral berimplikasi luas pada tataran implementasi, baik dalam pembuatan regulasi pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum.