Judul Buku: HUKUM KEPAILITAN
Penulis: Dr. Wawan Zulmawan
Kategori: HUKUM
Ukuran: 14 x 21 cm.
Halaman: 210 hal.
Tahun Terbit: 2024
No ISBN :
Harga: Rp…

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah mengalami perubahan. Pertama, Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071 PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005.

Perubahan berikutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, merubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana di antara Pasal 8 dan Pasal 9 UU PJK ini disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, dan ketentuan Pasal 8B ini menjadikan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor